Ekonomi Pancasila?

09.21 DPMFEBUB 2 comments

         

            Sejauh ini apakah kita sudah paham betul dengan Ekonomi Pancasila yang disuarakan oleh para pendahulu kita dalam mengambil arah kebijakan ekonomi bangsa kita ini? Atau kita sudah terlalu bosan hingga kita enggan untuk memaknai kembali ekonomi pancasila itu seperti apa wujud konkretnya?

            Kita kuliah diajari dengan pemikiran – pemikiran tokoh ekonom barat. Dari klasik adam smith, keynes, friedman, karl marx, dan tokoh – tokoh lain. Sebenarnya bila ditelaah lebih jauh para tokoh ekonom tersebut tidak salah juga dalam mengungkapkan gagasan – gagasan pemikiran hingga dipakai teorinya sampai berjalan menjadi sebuah sistem. Karena para tokoh tersebut mengambil sebuah tindakan berdasarkan fakta, data, perilaku hingga mampu menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi dan mampu memberikan gambaran dampak dan prosesnya terjadi pada waktu itu.

            Jika berbicara tentang Ekonomi pada dasarnya tidak hanya mengatakan maksimal profit, dan minimum cost. Terdapat cakupan yang lebih penting dan substantif yang kadang terlewatkan yakni bagaimana ekonomi memfasilitasi orang bisa berhasil, mengenai apa yang membuat kita merasa bahagia atau puas, mengenai bagaimana kemanusiaan telah berhasil selama beberapa generasi untuk menjadi lebih sehat dan sejahtera daripada sebelumnya. Nah inilah bisa jadi yang dicita – citakan oleh para pendahulu kita sehingga merumuskan sebuah konsep kebijakan yang bernama Ekonomi Pancasila. Namun seiring dengan berjalannya waktu seolah – olah proses ekonomi berjalan tanpa tradisi budaya dan sosial, tanpa sejarah.

            Masih ingat dengan Pasal 33 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945? Sejak jauh – jauh hari mengamanatkan penyelenggaraan sebuah perekonomian yang demokratik di indonesia. sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan pasal itu (sebelum amandemen), “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota – anggota masyarakat.” Ya, kurang lebih seperti itu.

            Faktanya ketidakberpihakan kebanyakan para pejabat, serta para ekonom negeri ini terhadap amanat konstitusi, sepertinya menjadi sebuah penyebab utama keengganan dan kegagalan mereka dalam kebijakan – kebijakn ekonomi yang diambil. Kebijakan ikat pinggang, privatisasi BUMN, dan liberalisasi, adalah contoh – contoh dari gagalnya pengambilan kebijakan ekonomi yang demokratik. Sebagai misal memaksakan pencabutan subsidi BBM di tengah – tengah situasi krisis yang ditandai oleh banyaknya pengangguran dan kemiskinan dapat merusak tatanan sosial dan menyebabkan kerusuhan.

            Pelaksanaan privatisasi BUMN di tengah lingkungan pemerintah yang korup sungguh jauh dari kata efisiensi perekonomian nasional. Diramaikan dengan kasus Dahlan iskan dengan beberapa oknum DPR sekarang ini menjadi pertanyaan besar? Kemanakah larinya penjualan sebuah perusahaan tersebut.

            Sebagai negara yang menjadi pasien IMF selama lebih dari lima tahun, negara kita tentu tidak dapat mengelak dati tekanan IMF. Keputuan pemerintah untuk menekan defisit anggaran, menghapus subsidi, memprivatisasi BUMN, dan melakukan liberalisasi. Bahkan, lembaga internasional yang katanya sebagai badan stabilitas ekonomi dunia ini berhasil memaksakan kehendak kebijakan “Konsensus Washington” maklum namanya juga AS sebagai Penyumbang modal terbesar IMF memiliki hak suara 18%. Bahkan IMF juga menekan pemerintah untuk mengaudit yayasan – yayasan Tentara Nasional Indonesia (TNI), membatalkan sejumlah peraturan daerah, dan “mendidik” anggota DPR untuk mendukung privatisasi.

            Oh man,,bahkan dampaknya kita diperalat oleh Asing dalam mengambil sebuah kebijakan? sebuah pertanyaan besar dan tugas bersama kita sebagai generasi penerus wajib tahu dan berbuat untuk menyelamatkan generasi – generasi selanjutnya dengan cara – cara yang intelektual pastinya.

 

by @HimawanRamdhan

 

Posted in: Crisis Centre